www.nocompromise.org – Presiden Jokowi Resmi Luncurkan Bank Syariah Indonesia, Ini Fisi dan Misinya. Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan PT Syariah Indonesia Tbk atau BSI hari ini. Tiga bank syariah milik negara yang akan dimerger adalah PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.
Jokowi di Istana Negara: “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim PT Syariah Indonesia Tbk, saya nyatakan sudah diaktifkan.”
Jokowi menuturkan, pemerintah memiliki harapan tinggi dengan lahirnya BSI. Pemerintah berharap dengan adanya BSI dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi syariah serta dapat mensejahterakan rakyat dan rakyat Indonesia.
Jokowi juga berharap BSI ke depan bisa inklusif, memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital, dan menjaring generasi millennial sebagai pelanggan sehingga bisa menemukan peluang dan menciptakan tren.
Seperti kita ketahui bersama, bank syariah bertujuan untuk meningkatkan daya saing bank syariah di Indonesia. Penggabungan tersebut akan menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia, yang berdaya saing global dan berpotensi menjadi sepuluh besar bank syariah dunia berdasarkan nilai pasar.
Selain itu, merger ini akan memberikan bank syariah berbagai produk konsumen dengan kapabilitas teknologi terbaik, sehingga memberikan pengalaman perbankan digital yang lebih baik kepada nasabah.
Bank Syariah akan mendapat dukungan ekstensif dari lebih dari 1.200 cabang di seluruh Indonesia. Bank Islam juga akan memiliki neraca dan kinerja keuangan yang baik.Tujuannya untuk menghimpun Rp 272 triliun pada tahun 2025 dan Rp 336 triliun pada tahun 2025.
Per Desember 2020, total pembiayaan tiga bank umum syariah milik negara peserta merger adalah Rp 156,51 triliun, dan dana pihak ketiga Rp 209,98 triliun.
Hingga akhir tahun lalu, total aset mencapai Rp 239,56 triliun. Total aset tersebut menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai bank ketujuh terbesar di Tanah Air, di atas PT Bank Pan Indonesia Tbk. , PT Bank OCBC NISP Tbk. , PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dan PT Bank BTPN Tbk.
Sementara itu, total nilai modal ketiga bank umum syariah itu mencapai Rp 22,61 triliun dan laba bersih Rp 2,19 triliun.
Selasa sore (14/5), dirilis “Rencana Induk Ekonomi Doktrin Islam Indonesia” di tempat Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional / Bapenas di Jakarta Pusat menjadi prioritas.
“Rencana Induk Ekonomi Syariah Islam Indonesia (MEKSI) 2019-2024 secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) di Kementerian PPN / Barpenas. Dengan diresmikannya MEKSI, maka akan menjawab tantangan dan menyiapkan peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan sektor lain untuk mengintegrasikan sistem ekonomi berdasarkan hukum syariah untuk memungkinkan pertumbuhan sektor keuangan syariah. berdampak langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil yang secara fundamental menjadi fokus utama sistem ekonomi Islam.
Untuk itu, semoga MEKSI 2019-2024 dapat menjadi acuan bersama bagi pengembangan ekonomi syariah Islam di Indonesia, yang selanjutnya dapat disederhanakan menjadi rencana kerja implementasi pemerintah, ”jelas Menteri Pembangunan Nasional. Perencanaan / Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Dewan Pengarah Syariah Negara Sekretaris Komite Pengarah Komite Keuangan Syariah (KNKS) sedang dalam proses launching Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, yang direncanakan di ruang rapat. 1-5 dari Djuanedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afif, Kementerian Pembangunan Nasional / Bappenas.
Baca Juga: Rencana dan Aturan UU Cipta Kerja
MEKSI 2019-2024 merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, yaitu: penguatan rantai nilai halal, fokus pada industri yang dianggap berpotensi dan memiliki daya saing tinggi, serta penguatan struktur sistem sektor keuangan syariah melalui keseluruhan rencana yang dituangkan dalam sistem keuangan syariah Indonesia sebelumnya. Masterplan (MAKSI) telah disempurnakan menjadi master plan, penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama rantai nilai halal, dan penguatan ekonomi digital, khususnya perdagangan (e-commerce, market) dan keuangan (financial technology), yang dapat mendorong dan mempercepat realisasi strategi lain. Untuk mengimplementasikan keempat strategi tersebut, MEKSI 2019-2024 menguraikan beberapa strategi dasar yang harus dilaksanakan, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapabilitas litbang, serta penguatan keuangan dan pengawasan.
Dalam proses penyusunan MEKSI 2019-2024, draf kebijakan dan strategi yang dirumuskan memang mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.Pemerintah berkoordinasi dengan K / L dan regulator setingkat independen, serta menerima masukan praktik industri dari orang, ulama, asosiasi dan pihak lain. Pemerintah juga mengunjungi berbagai daerah untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang situasi ekonomi syariah Islam di tanah air saat ini.
“Dengan adanya MEKSI tahun 2019-2024, saya berharap pemerintah dan semua pihak memiliki semangat yang sama untuk melaksanakan usulan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi syariah Indonesia untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Visi besar dari master plan adalah untuk mencapai menjadi pusat ekonomi Islam pemimpin dunia, sehingga mewujudkan Indonesia yang merdeka, sejahtera, dan beradab. ”Saya juga berharap KNKS dapat memenangkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dalam perekonomian Islam nasional dan global, serta kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti MEKSI 2019- 2024 masuk ke negara melalui ekonomi Islam.Kembangkan kepercayaan, ” jelas Menteri Bambang.
Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global 2018-2019 mencatat total pengeluaran umat Islam di sektor halal pada tahun 2017, seperti makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik halal, pakaian halal, wisata halal, media halal dan hiburan, dan pembiayaan syariah mencapai 2,1 triliun dolar AS dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga 3 triliun dolar AS pada tahun 2023. Faktor utama yang menyebabkan fenomena ini adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim dunia yang mencapai 1,84 miliar pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27,5% dari total penduduk dunia pada tahun 2023. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Populasi Muslim terbesar di dunia menyumbang 85% dari total populasi dan 11% dari total jumlah Muslim di dunia. Ini hanya peringkat kesepuluh di antara negara-negara penghasil produk halal dunia. “Untuk mencapai tujuan jangka panjang dari keseluruhan rencana ini, kami telah menetapkan berbagai indikator dan indikator, yaitu perluasan skala usaha ekonomi syariah, indeks ekonomi syariah global dan nasional, indeks kemandirian ekonomi dan kesejahteraan.
Menteri Ban Bang menjelaskan bahwa tujuan ini dicapai melalui strategi utama yang dirancang dengan baik, diikuti dengan berbagai rencana dan strategi turunan.
Dengan keluarnya MEKSI 2019-2024, KNKS juga telah mencapai beberapa nota kesepahaman dengan lembaga negara dan pelaku pasar.
KNKS juga mengumumkan dimulainya kerjasama antara bank syariah milik BUMN (BSM, BNI Syariah, BRI Syariah dan BTN-UU Syariah) dan PT Fintek Karya Nusantara (pemilik aplikasi pembayaran LinkAja). Komitmen tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman “Pengembangan sistem pembayaran digital yang diatur oleh hukum Syariah” untuk mengembangkan LinkAja Syariah sebagai platform pembayaran digital Islam dan mata uang elektronik yang dikelola oleh Syariah.
“Kedepannya kami berharap LinkAja Syariah dapat menjadi sistem pembayaran digital yang dapat mendukung ekosistem digital ekonomi syariah terkait dengan sistem transaksi e-commerce, produk keuangan syariah, wisata halal, dan transaksi dana sosial keagamaan seperti infaq, zakat. dan wakaf, serta seluruh masjid dan masjid serta lembaga zakat di seluruh Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Perkembangan teknologi dan model bisnis begitu pesat, sehingga perlu adanya pembayaran digital yang Islami. sistem yang dapat memenuhi kebutuhan ini. Kami akan mencapai ini bersama-sama.
Pemerintah juga mengunjungi berbagai daerah untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang situasi ekonomi syariah Islam di tanah air saat ini.
“Visi yang ditetapkan MEKSI adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan beradab dengan menjadi pusat ekonomi Islam terdepan di dunia.
Menteri Bambang menjelaskan: “Saya juga berharap KNKS dapat memenangkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dalam perekonomian syariah nasional dan global, serta kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia untuk memasukkan MEKSI 2019-2024 ke dalam pembangunan nasional melalui ekonomi syariah.”
Pada kesempatan yang sama, Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Panitia Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), mengatakan bahwa masterplan tersebut menjawab tantangan dan menyiapkan road map pengembangan ekonomi syariah di Indonesia untuk memajukan nasional. pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan ekonomi Islam harus melibatkan berbagai sektor lainnya, sebagai integrasi dari sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam, sehingga pertumbuhan sektor keuangan Islam yang berkelanjutan berdampak langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil yang secara fundamental Islami. Fokus utama masyarakat adalah pada sistem ekonomi Islam, “kata Bambang pada konferensi pers.
Ia berharap, Rencana Induk Ekonomi Syariah Islam Indonesia (MEKSI) tahun 2019-2024 dapat dijadikan acuan bersama bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, yang selanjutnya dapat disederhanakan menjadi rencana kerja pelaksanaan pemerintah.
Dalam proses penyusunan draf MEKSI 2019-2024, draf kebijakan dan strategi yang dirumuskan memang mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.Pemerintah telah berkoordinasi dengan K / L dan lembaga regulator setingkat independen, serta telah menerima pihak industri. pendapat orang, ulama, perkumpulan dan pihak lain.
Setelah berlaku efektif, PT Bank Syariah Indonesia Tbk merekomendasikan minimal 10 hal.
Peneliti hukum dan ekonomi Islam dari Institut Ekonomi dan Pembangunan Keuangan (Indef) Fauziah Rizki Yuniarti mengatakan sepuluh rekomendasi tersebut agar bank bentukan hasil merger tiga bank syariah milik Himalaya itu bisa segera bergerak dan tepat.Visi dan misi membawa manfaat bagi orang banyak.
Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih pemimpin atau chief executive officer (CEO) yang tepat. “Ini diperlukan untuk mengawasi proses kritis pasca-merger,”
Kedua, transformasi dan investasi skala besar dalam infrastruktur teknologi informasi untuk mentransformasikan dan mendigitalkan model dan layanan bisnis. Dengan begitu, BSI bisa memasuki bisnis digital banking secara serius tanpa tertinggal dari bank lain.
Ketiga, BSI dituntut untuk fokus pada tujuan awal pendiriannya untuk meningkatkan daya saing dan pangsa pasar keuangan syariah.
Selain itu, bank harus mampu mengembangkan produk syariah, termasuk manajemen risiko, untuk produk yang memiliki kontrak mudrabah atau musharraka. Dengan cara ini, sebagian pembiayaan bisa lebih merata tanpa didikte oleh pembiayaan Mulabaha.
Fauziah menyarankan agar entitas baru mengembangkan produk pembiayaan UMKM yang lebih sesuai. Ia mengatakan: “Sehingga BSI dapat meningkatkan porsi pembiayaan di sektor ini.”
Diharapkan dengan perkembangan ini, BSI tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan alokasi dana UMKM minimal 20% seperti yang dipersyaratkan oleh regulator.
Fauziah mengatakan: “ Bank juga harus mampu menghimpun materi pemasaran baru yang tidak fokus pada penjualan agama tetapi mengedepankan nilai-nilai universal agar dapat diterima masyarakat luas. ”
Seperti nilai ESG (lingkungan, sosial dan pemerintahan), nilai keadilan, nilai moral, nilai moral dan nilai berkelanjutan. Ketujuh, BSI dituntut untuk mengembangkan model bisnis baru yang dapat memaksimalkan penggunaan Dana Sosial Islam (ziswaf) dengan potensi yang besar.
Kedelapan, bank direkomendasikan untuk dapat bekerjasama dengan menggabungkan berbagai keunggulan kompetitif bank anggota, yaitu PT Bank Syariah Mandiri di sektor korporasi, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRIsyariah Tbk di sektor ritel. Departemen UMKM.
Kesembilan, tambahan modal harus segera ditambahkan agar BSI dapat dengan cepat menjadi bagian dari Kelompok Perbankan Komersial (BUKU) IV dan memperluas akses dana murah.
Terakhir, bank disarankan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengarahkan pembiayaan ke sektor fisik, terutama selama dan setelah pandemi.
Baca Juga: 9 Peluang Bisnis Online Menjanjikan dengan Modal Kecil
Asosiasi Fintech Islam Indonesia (AFSI) bahkan menyambut baik pertimbangan Eric Thor atas berbagai prestasi yang telah dibuktikan menteri BUMN, terobosan dan inovasi terpilih sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Islam (MES).
Ketua AFSI Ronald Yusuf Wijaya mengatakan: “Menurut saya ini kabar yang sangat baik, karena menurut saya, Menteri BUMN Erick Thohir telah membuktikan bahwa hal tersebut telah membawa aspek ekonomi Islam, banyak terobosan dan inovasi.
Ronald meyakini salah satu terobosan dan pencapaian Menteri BUMN Erick Thohir adalah merger atau merger ketiga bank syariah milik negara menjadi Bank Indonesia Syariah (BSI).
Dia mengatakan tujuan merger tersebut adalah agar bank syariah Indonesia memiliki rekening bank tipe keempat, atau bank dengan modal inti paling tinggi minimal Rp 30 triliun.
Ketua AFSI berkata: “Saya menjadi semakin optimis bahwa kita benar-benar dapat mendorong perkembangan ekonomi Islam ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir.”
Menteri BUMN Eric Thor terpilih menjadi ketua Majelis Umum Masyarakat Ekonomi Islam (MES) pada Musyawarah Nasional Komunitas Ekonomi Islam, Sabtu, 23 Januari 2021 periode 2021-2024.
Dalam pandemi ini, Erick berharap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Islam dan lebih tahan terhadap guncangan.
Secara umum, semua bank syariah harus meningkatkan kinerja manajemen untuk mengoptimalkan perannya di masyarakat. Perbaikan juga harus dilakukan agar penetrasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia dapat meningkat pesat dan mengejar ketertinggalannya dengan negara lain.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks Pengetahuan Keuangan Syariah pada tahun 2019 sebesar 8,93%, sedikit lebih tinggi dibandingkan 8,1% pada tahun 2016. Pada periode yang sama, inklusi keuangan syariah Indonesia turun dari 11,1% menjadi 9,1%.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komite Pertahanan Sipil Kesebelas Partai Gulka Muhammad Misbakhun (Mulkhamad Misbakhun). Ia menuturkan, penataan struktur pengurus bank syariah hasil merger sepenuhnya menjadi kewenangan pemegang saham.
Misbakhun berkata: “Manajemen bank syariah yang dihasilkan dari merger adalah murni kekuasaan penuh pemegang saham.”
Visi Bank Islam hasil merger adalah menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, Bank Islam hasil merger diharapkan memiliki total aset hingga 250 triliun rupiah dan termasuk dalam sepuluh besar bank di Indonesia.